Berita

Bupati Remigo Hadiri Sarasehan Nasional KPPN

Sabtu, 25 November 2017

Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M.Fin, MBA, berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dengan dijadikannya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). “Salah satu poin dalam Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan menjadi dasar untuk terus menggali potensi keunggulan daerah, seperti halnya Kabupaten Pakpak Bharat untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional,” ungkap Bupati dalam sambutannya pada kegiatan Sarasehan Nasional KPPN di Denpasar, Bali, Kamis (23/11). Kegiatan sarasehan merupakan kerjasama antara Kemenko PMK, KPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian ATR.

Selain itu, Bupati bersama beberapa Kepala Daerah menandatangani Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, sebagai bagian dari rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), khususnya terkait sasaran pengembangan wilayah melalui peningkatan keterkaitan pembangunan kota-desa dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru. Selain Kabupaten Pakpak Bharat, penandatanganan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Morowali, Luwu Timur, Sindereng Rappang, Empat Lawang, Dompu, Banjar, Mempawah, Toba Samosir, dan Berau dengan disaksikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ridho Matari Ichwan dan Asdep Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar menyampaikan pidato sambutan sekaligus membuka secara resmi acara tersebut. Menurut beliau, kabinet kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai  aspirasi dan partisipasi masyarakat.

“Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplayer efek yang luas,”terangnya. Keberpihakan pemerintah kepada desasangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp. 20, 76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp. 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun. Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya, tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerjasama dengan desa-desa lain. 

Membangun kawasan merupakan strategis untuk membangun sejumlah desa sekaligus, melalui pembangunan kawasan perdesaan akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain: Pertama, program-program Kementerian/Lembaga diharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau hingga ke desa-desa; Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana; Ketiga,  meningkatkan etos kerja dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama; Keempat, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat.

“Pengembangan KPPN akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, memperkuat konektivitas desa-kota. Sekaligus mendorong pembangunan desa-desa dan kawasan sekitarnya yang saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang dan tertinggal,” ujarnya. Namun demikian tekad dan partisipasi daerah menjadi modal utama pembangunan kawasan perdesaan. Tanpa kemauan dari masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, pembangunan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan tidaklah terwujud. Terkait dengan masterplan pembangunan kawasan perdesaan, daerah harus ambil masterplan tersebut. Masterplan bukan lagi milik BPIW, ATR, Kemendes PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK, maupun pemerintah pusat. Masterplan kepemilikannya ada pada daerah masing-masing yaitu Bupati dan jajarannya.

Diakhir sambutannya, Asisten Deputi mengapresiasi para Kepala Daerah dan Kepala Bappeda dari daerah-daerah lokasi KPPN yang dapat hadir dalam acara Sarasehan Nasional ini. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

LOGIN E-KINERJA