Berita

Musrenbang RKPD Kabupaten Pakpak Bharat

Jumat, 17 Maret 2017

Pasca pelaksanaan Musrenbang Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada awal Maret lalu, jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat selanjutnya memasuki tahap Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang melibatkan hampir seluruh elemen di Kabupaten Pakpak Bharat. Tidak hanya unsur pemerintah mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sampai kepada pihak legislatif, tetapi juga unsur pemuka masyarakaat lainnya seperti tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pemerhati pembangunan dan beragam pemangku kepentingan di sini.

Bupati Pakpak Bharat, Dr. Remigo Yolando Berutu, M. Fin, MBA yang secara resmi membuka pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan ditandai pemukulan gong dan didampingi Wakil Bupati, Ir. H. Maju Ilyas Padang, Ketua DPRD, Sonni P. Berutu, S.Th, Ketua PN Sidikalang, Mangapul, SH, MH, perwakilan Pemprov. Sumatera Utara, Sekda, Sahat Banurea, S.Sos, M.Si, dan perwakilan FKPD, di Gedung Diklat, Cikaok, Rabu (15/03) mengutarakan bahwa pelaksanaan Musrenbang tahun ini yang merupakan perencanaan untuk tahun 2018, jangan dianggap sebagai sebuah rutinitas belaka. “Ini bagian sangat penting dan paling utama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten ini karena di sini juga dilibatkan pemangku kepentingan dan menjadikan forum musrenbang sebagai media utama konsultasi publik. Selain itu keselarasan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten sehingga akan didapati prioritas dan sasaran pembangunan yang sesungguhnya serta tetap berpatron pada RPJMD Kabupaten yang telah ditetapkan”, jelas beliau.

“Perspektif bottom-up dalam Musrenbang juga harus kita hormati. Tetapi bukan berarti setiap usulan dari bawah pasti akan terlaksana karena koridor RPJMD sampai dengan Nawacita tetap menjadi target-target utama pemerintah. Apalagi sekarang Kabupaten Pakpak Bharat telah menerapkan e-Planning yang dirangkai dengan e-Budgetting dan dan e-Reporting yang dikompilasi dan dikenal dengan nama SIMRAL atau Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan, sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten kita semakin akuntabel, terukur dan transparan. Tidak bakal ada lagi program-program siluman untuk kepentingan-kepentingan tertentu”, urainya lebih lanjut dihadapan seluruh peserta dan utusan Musrenbang, termasuk undangan perwakilan dari Kabupaten tetangga seperti dari Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir dan Kota Subulussalam, serta para anggota DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.

Selain memberi arahan, Bupati Remigo juga memberikan presentasi tentang perkembangan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat. Komponen-komponen yang menjadi perhatian utama adalah sektor pertumbuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kualitas sumber daya manusia yang dibarengi dengan perubahan tata kelola pemerintahan sebagai bentuk reformasi birokrasi dalam rangka pencapaian kesejahteraan. “Seluruh aspek ini juga harus didukung dengan kekinian yaitu perkembangan teknologi informasi yang tidak sekedar tuntutan zaman, tetapi juga hal yang paling urgent, karena jelas bahwa teknologi informasi sangat mempercepat proses pembangunan di segala lini”, papar Bupati Remigo sembari menjelaskan tentang berbagai aplikasi teknologi informasi yang telah dan sedang dalam proses penerapan di Kabupaten Pakpak Bharat, seperti e-Surat, e-Kinerja, SIMRAL, e-SSH, Absensi Online, e-Try Out, Smart Kampung, dan SIM AKTA.

Apa yang diutarakan Bupati juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Konsep pembangunan di Kabupaten dan Kota juga akan diselaraskan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, dengan konsentrasi pada memacu investasi dan infrastruktur”, demikian disampaikan Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili Ka. Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ida Mariana, M.Si.

Kepala Bappeda, Jalan Berutu, MM, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut sampai dengan Kamis, 16 Maret 2017. “Dalam rangkaian prosesnya terdiri dari tiga kali sidang pleno yang masing-masing kelompok membahas agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh panitia. Hasil pleno ini akan dipaparkan sebagai sebuah kesepakatan dan tercatat dalam berita acara Musrenbang untuk nanti ditetapkan dan akan dibawa juga pada Musrenbang tingkat Provinsi Sumatera Utara”, terangnya.

Selain musyawarah, agenda Musrenbang ini juga diisi beragam pemaparan untuk menambah muatan dan sebagai masukan bagi para peserta. Panitia menghadirkan pembicara dari Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Bappeda Prov. Sumut dan beberapa  OPD Pemprov. Sumut terkait seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)

LOGIN E-KINERJA